Pelantikan UKM KSR-PMI Unit Universitas riau kepulauan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga2 sukarelawan muda yang tanggap,professional,dan di cintai pada tanggal 18 juni PMI Cabang kota batam bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di provinsi kepulauan riau yaitu Universitas riau kepulauan (UNRIKA) yang beralamat di batu aji no 99 batam membentuk sebuah wadah yang disebut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarelawan (KSR)- Palang Merah Indonesia (PMI) di Universitas riau kepulauan.Pelantikan di laksanakan di auditorium unrika dan di saksikan mahasiswa/i dan seluruh perwakilan UKM unrika beserta KSR PMI Batamindo dan PMI kota batam yang ditandai dengan penyematan pin KSR-PMI dan penyerahan bendera petaka kepada seluruh pengurus angkatan pertama periode 2011-2012,WASlIM HARAHAP (10.01.0.084) mahasiswa Teknik Industri selaku ketua UKM KSR PMI UNRIKA angkatan I ketika ditemui di tempat mengatakan Korps Sukarela adalah sebuah kesatuan di dalam perhimpunan PMI yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi mahasiswa/I yang menyatakan diri dan memenuhi syarat menjadi anggota KSR-PMI,dan sebagai tempat pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang meliputi orientasi,pelatihan dasar,pelatihan spesialisasi beserta pelatihan pendukung yang berhubungan dengan ke palang Merahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat . Hal yang paling membanggakan adalah UKM KSR-PMI perguruan tinggi Unrika merupakan UKM-KSR pertama dan pelopor yang di bentuk di propinsi kepulauan riau di tingkat Perguruan Tinggi.

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 /U/1998

TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
d. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
e. bahwa sesuai dengan butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Organisasi kemahasiswaan intra. perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Tujuan pendidikan tinggi adalah :

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetatman, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).

5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

BAB II
BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

(1) Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

(3) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Organisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi, politeknik, dan akademi menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

(5) Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;

2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;

3. komunikasi antar mahasiswa;

4. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;

5. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

6. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;

7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

BAB IV
KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.

(2) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 9

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungiawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/0/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan. Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan. Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan. Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan. Pengembangan Pendidikan. dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian. dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan. Kebudayaan,
6. Semua Rektor universitas/institut, Ketua sekolah tinggi, Direktur politeknik/akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan. Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN T

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN
SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian dosen yang
diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan
pimpinan fakultas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai
pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaranb Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- 2 -
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indoensia bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir degan
Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENGANAKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS.
Pasal 1
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor/Pembantu Rektor pada universitas/
institut, Ketua/Pembantu Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur/Pembantu
Direktur pada politeknik/akademi negeri yang diselenggarakan oleh
Departemen.
3. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada perguruan tinggi
negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
4. Senat perguruan tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada
perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan
fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan
universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.
6. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
Pasal 2
Dosen di lingkungan Departemen dapat diberi tugas tambahan dengan cara
diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas.
Pasal 3
(1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan
apabila terdapat:
a. mutasi;
b. perubahan organisasi.
- 3 -
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
b. pensiun;
c. masa jabatan berakhir;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. diberhentiukan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir
karena berbagai sebab;
f. meninggal dunia.
(3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penambahan unit baru;
b. perubahan bentuk perguruan tinggi.
Pasal 4
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan
fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan
kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan
fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
e. bagi Rektor/Pembantu Rektor dan Dekan serendah-rendahnya menduduki
jabatan Lektor Kepala;
f. bagi Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua, Direktur/Pembantu
Direktur serendah-rendahnya menduki jabatan Lektor.
Pasal 5
(1) Bakal calon Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 4 (empat) nama calon.
(2) Calom Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur diajukan oleh
Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 3 (tiga) nama calon untuk mendapat
pertimbangan Senat.
(3) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi
dari perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat dipilih dari dosen yang
memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi negeri laoin di lingkungan
Departemen.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi.
Pasal 6
(1) Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon
Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat fakultas.
- 4 -
Pasal 7
Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas
didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi dan senat fakultas.
Pasal 8
(1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan
tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambatlambatnya
5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
(2) Pemberian pertimbangan calon Ketua dan Direktur dilakukan melalui rapat
senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
(3) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu
Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan
khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tuga) bulan sebelum
masa tugasnya berakhir.
(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Ketua/
Direktur, Pembantu Rektor/Ketua/Direktur dalam rapat Senat dilakukan
melalui pemungutan suara.
b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) anggota Senat.
c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan
ketentuan setiap anggota Senat memiliki haksatu suara untuk satu calon
yang dipilih.
d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagai
berikut:
1) 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur;
2) 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu
Direktur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat
perguruan tinggi.
Pasal 9
(1) Pemberian pertimbangan calon Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan melalui
rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
(2) Hasil pertimbangan senat fakultas untuk calon Dekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi.
(3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua)
nama calon Dekan dan Pembantu Dekan.
- 5 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat fakultgas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas.
Pasal 10
(1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh
Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri dengan dilampiri:
a. Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor/Ketua/
Direktur;
b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan ketua senat;
serta
c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
1) daftar riwayat hidup;
2) Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
3) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4) DP3 dua tahun terakhir;
5) foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
6) bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor/Ketua/Direktur
yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.
(2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen, dan Inspektur Jenderal Departemen selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah rapat senat dilaksanakan.
Pasal 11
(1) Sekretaris Jenderal Departemen menyampaikan usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dan
Inspektur Jenderal Departemen untuk mendapatkan pertimbangan tertulis.
(2) Berdasarkan hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri:
a. mengusulkan calon Rektor kepada Presiden;
b. mengangkat Ketua/Direktur.
(3) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) huruf d angka 2) dan Pasal 9 ayat (3), Rektor/Ketua/Direktur
mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Dekan,
dan Pembantu Dekan.
Pasal 12
Masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebihdari 2 (dua) kali
masa jabatan berturut-turut.
- 6 -
Pasal 13
(1) Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas diberhentikan dari jabatannya
karena:
a. permohonan sendiri;
b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
c. masa jabatannya berakhir;
d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
g. diberhentikan dari jabatan dosen;
h. berhalangan tetap;
i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
j. cuti di luar tanggungan negara;
k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 14
Apabila terjadi pemberhentian pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas
sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengkatan penjabat pimpinan
perguruan tinggi atau pimpinan fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Pasal 15
(1) Pengangkatan penjabat Rektor/Ketua/Direktur untuk meneruskan sisa masa
jabatan dilakukan oleh Menteri.
(2) Pengkatan penjabat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur
dilakukan oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Pengangkatan penjabat Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan oleh Rektor
perguruan tinggi yang bersangkutan.
Pasal 16
(1) Kepada penjabat Rektor/Ketua/Direktur diberikan hak, wewenang, dan
tanggung jawab sebagaimana Rektor/Ketua/Direktur definitif untuk
melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik.
(2) Kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengangkatan pimpinan
perguruan tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri
melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tingcgi.
Pasal 17
Penjabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2
(dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.
- 7 -
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan
Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan
Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999
Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan
Fakultas dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Pendidikan Kewirausahaan

Written by Septien Prima D

Thursday, 16 June 2011 09:53

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10002 Telp.(021)57946053 Fax.(021) 57946052 Nomor : 1377/E4.3/2011 8 Juni 2011 Lampiran : satu bendel Hal : Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Pendidikan Kewirausahaan Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Pemerintah (daftar terlampir) Dalam rangka Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2011 bermaksud untuk mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan dosen dalam pendidikan kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami memberi kesempatan kepada Saudara agar menugaskan dua orang tenaga pendidik (dosen) yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, untuk mengikuti pelatihan tersebut, yang akan kami selenggarakan pada : Hari/Tanggal : Rabu - Jumat, 6-8 Juli 2011 Waktu : Chek in pukul 12.00-12.30 WIB Tempat : Hotel Saphir Yogyakarta Jl. Laksda Adisutjipto No. 38 Yogyakarta, 55001. Telp.0274-566222 Acara : Pelatihan peningkatan kemampuan dosen dalam pendidikan kewirausahaan (susunan acara terlampir). Perlu kami sampaikan bahwa peserta diharapkan belum pernah mengikuti pelatihan sejenis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selama pelatihan berlangsung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menanggung akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya perjalanan pulang pergi untuk peserta ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Bersama ini kami lampirkan formulir kesediaan peserta untuk dikirimkan kembali ke Panitia selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2011 melalui Fax.021- 57946052 atau email : mpanji@dikti.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Merry Dandian Panji, no hp.08121040975. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktur, Supriadi Rustad NIP. 19600104 198703 1 002 Tembusan : Dirjen Pendidikan Tinggi; PJK,BP Dit.Pendidik dan Tenaga Kependidikan. lihat di : http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2208:pelatihan-peningkatan-kemampuan-dosen-dalam-pendidikan-kewirausahaan&catid=68:berita-pengumuman&Itemid=160

Penetapan status penerima mahasiswa BPPS

Written by Septien Prima D

Tuesday, 07 June 2011 17:20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10002 Telp.(021)57946053 Fax.(021) 57946052 Email : subdit_pk@dikti.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , homepage : www.dikti.go.id Nomor : 1335/E4.4/2011 7 Juni 2011 Lampiran : Hal : Penetapan status penerima mahasiswa BPPS Kepada Yth. Direktur/Dekan/Kepala Sekolah/Program Pascasarjana (daftar terlampir) Sesuai dengan informasi yang diasampaikan pada saat sosialisasi Beasiswa Pascasarjana (BPPS) pada bulan April 2011, bahwa pendaftaran BPPS secara online Program Pascasarjana (BPPS) telah ditutup pada tanggal 30 Mei 2011. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh SPS/PPs penyelenggaran adalah penetapan status penerimaan pelamar tersebut secara online. Sehubungan dengan hal tersebut .... lengkapnya lihat di : http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2192:penetapan-status-penerima-mahasiswa-bpps&catid=142:berita-beasiswa

IELSP 2010

Desa Tomok

Desa Tomok adalah pintu utama untuk masuk ke Samosir. Terletak sekitar 9 km dari Parapat. Disini dapat kita jumpai pusat penjualan souvenir, yang tidak jauh dari pelabuhan dan Obyek Wisata Makan Sidabutar.

Di Tomok ada 3 jenis pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pariwisata, Umum dan Ferry. Pelabuhan Pariwisata dengan rute ke Parapat dan sebaliknya, dan bisa disewa. Pelabuhan umum, mengangkut penumpang dengan tarif terjangkau dan murah.

Tersedia puluhan kaplal penumpang umum dengan kapasitas 40 orang. Pelabuhan Ferry, tersedia dua buah kapal feri yang mengangkut kendaraan-kendaraan besar.